Shining Indonesia, Shining The World, Save The Future Generation

Senin, 28 April 2014

Hubungan DPD dengan Kedudukan MPR dan Konstitusi 1945

Indonesia baru mengenal lembaga negara yang nama nya DPD, fakta ini karena DPD atau (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga baru yang di bentuk setelah reformasi, sejalan dengan lengsernya orde baru, maka Indonesia memasuki era demokratisasi, ini di tandai dengan Pemilu 1999, dimana presiden terpilih adalah pilihan rakyat tanpa adanya paksaan. Dan menurut sejarah ketatanegaraan pemilu 1999 adalah yang paling bersih setelah pemilu 1955.  Akibatnya mandat kekuasaan di peroleh begitu besar karena pemerintah yang berkuasa mendapatkan legitimasi yang besar dari rakyat.

Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 15 tahun silam, dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Sejak Pemilihan Umum pasca reformasi sejak tahun 1999 sampai sekarang telah banyak dinamika yang dihadapi dalam melaksanakan amanat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,  salah satunya munculnya lembaga negara baru yang dulu belum ada sekarang ada sebagai konsekuensi dari kehidupan demokrasi Indonesia. Bandingkan dengan penerapan sistem pemerintahan sebelum reformasi,  perbedaannya terletak kepada peranan rakyat dalam negara, partisipasi masyarakat saat ini telah di beri kebebasan sesuai kehendak politiknya. Jika dulu rakyat hanya di jadikan objek, saat ini sudah menjadi subjek, sehingga perwujudannya, tujuan negara kembali di dasarkan kepada konstitusi. Apa itu konstitusi, pada hakekat nya konstitusi adalah merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Secara Umum Konstitusi di bagi 2 ada yang tertulis dan ada yang lisan. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia

Sedangkan Indonesia Konstitusinya adalah UUD 1945, sebagai konstitusi, UUD 1945 pijakan dasar dari praktek ketatanegaraan yang di anut oleh bangsa ini, nilai filosofinya mempersatukan wilayah-wilayah indonesia dalam satu bingkai NKRI. Dan dalam UUD 1945 diatur pula kedudukan lembaga-lembaga negara seperti yang kita kenal saat ini.

Di banyak negara di dunia, memiliki pula lembaga negara yang fungsi nya mengatur kehidupan pemerintahan dan rakyatnya. Pentingnya kedudukan lembaga negara di suatu negara merupakan kesatuan dari sistem pemerintahan, guna mengontrol kekuasaan agar tidak menjadi absolut. Sebab  pemerintahan yang absolut cenderung otoriter dan hanya akan mendatangkan sengsara ke dalam masyarakatnya, karena kekuasaan berpusat pada satu orang. Oleh itulah lahir teori pembagian kekuasaan yang di populerkan oleh Montesquieu “Teori Pemisahan kekuasaan” dan Hans Kelsen pun mempopulerkan “Teori Pembagian Kekuasaan”. Kedua teori tersebut merupakan cikal bakal pembentukan lembaga negara (lahirnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial). Lembaga negara tersebut berfungsi melaksanakan kedaulatan rakyat.

Moh. Mahfud MD. memaparkan bahwa sistem pemerintahan landasannya adalah pembagian kekuasan negara, disamping itu materi konstitusi tentang wewenang dan bekerjanya lembaga-lembaga negara juga disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Moh. Mahfud MD. mengemukakan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan Tujuan pembentukan dari lembaga negara adalah merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Meskipun dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara meliputi :
  • Kekuasaan Negara tertinggi di tangan MPR sebelum perubahan UUD 1945 dan melalui Pasal 1 ayat 2 perubahan UUD 1945 ditentukan menjadi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
  • Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  • Mentri Negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
  • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Setelah UUD 1945 diubah Majelis Permusyarakatan Rakyat kedudukannya sebagai lembaga negara, sedangkan mengenai Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Disamping itu juga terdapat pembentukan lembaga negara baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah dan penambahan pada kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka melakukan identifikasi terhadap lembaga-lembaga negara pasca Perubahan UUD 1945, maka dilakukan pendekatan dari berbagai sudut pandang :

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa setelah Perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial. Penegasan yang dimaksud bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat , masa jabatan Presiden pasti dan tidak dapat dijatuhkan ditengah-tengah masa jabatannya.

Lembaga negara seperti MPR, DPR,DPD, Presiden , MA, BPK dan lembaga negara yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut diberikan fungsi, kedudukan dan wewewang pemerintahan.

Di Indonesia ketiga kategori lembaga negara tersebut dikemal dalam Perubahan UUD 1945, Bab III mengenai kekuasaan Pemerintahan Negara.
B. Penamaan dan Dasar Hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945.

             MPR
Dasar hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945 : Pasal 3 ayat(1) dan (2), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (7), Pasal 8 ayat (1),(2),dam(3) Perubahan UUD 1945.
Dasar hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945 : Pasal 22D ayat (1),(2),(3), Pasal 2F ayat (1), Perubahan UUD 1945.

Dewan Perwakilan Daerah
Dasar hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945 : Pasal 22D ayat (1),(2),(3), Pasal 2F ayat (1), Perubahan UUD 1945


Akibatnya, untuk menjadi anggota DPD harus melalui pemilihan umum yang di adakan 5 tahun sekali, artinya menjadi anggota DPD harus mendapat legitimasi rakyat. Otomatis kedudukan seorang anggota DPD menjadi cerminan perwakilan dari daerahnya. Dan per provinsi di ambil 4 perwakilan, dan sama dengan DPR-RI, suara terbanyak akan menjadikan seorang itu melangkah menjadi anggota DPD.

           

1.  Tata Cara Pembentukan, Susunan, dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara
1.1. MPR
      1)      Tata Cara Pembentukannya
            Dasar hukumnya Pasal 2, dan Pasal 3 Perubahan UUD 1945 dan UU No.22 Th 2003. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU.
            Pasal 8 ayat (2) yaitu mengenai tugas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam peraturan tata tertib MPR.
      c.    Kedudukan MPR
            Pasal 10 UU No. 22 Th 2003 menentukan bahwa MPR merupakan lembaga permusyarakatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
             a)   Tugas dan Wewenang MPR
Menurut ketentuan pasal 3 Perubahan UUD 1945 JO Pasal 11 UUNo. 22 Th 2003 bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang : Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, perarturan tata tertib dan kode etik MPR

             b)          Hak dan Kewajiban MPR
Dalam Pasal 12 ditentukan bahwa hak dan kewajiban MPR ialah :
Ayat (1) dalam melaksanakan yugas dan weweanangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, anggota MPR mempunyai hak : Mengajukan Usul perubahan Pasal-pasal UUD,Menentukkan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, Memilih dan dipilh, Membela diri, Imunitas, Protokoler, Keuangan dan Administratif.
Ayat (2) tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib MPR, Dalam Pasal 13 ditentukan bahwa anggota MPR mempunyai kewajiban : Mengamalkan Pancasila,Melaksanakan UUD NRI Th 1945 dan PerUUan, Menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan Nasional, Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2.3. DPD
1)      Tata cara pembentukannya
            Dasar hukum Pasal (22C-22D) Perubahan UUD 1945 jo UU No 22 Th 2003. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilu.
2)      Susunan dan keanggotaan DPD
Pasal 32, DPD terdiri atas wakil-wakil daerah Provinsi yang dipilih melalui pemilu.
Pasal 33 :
     Anggota DPD dari setiap Provinsi ditetapkan sebanyak empat orang
                 Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR
     Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden
     Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya
                       
3)      Kedudukan dan Fungsi DPD
Dalam Pasal 40 ditentukan, DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 41 DPD mempunyai fungsi pengajuan usul, pengawasan atas pelaksanaan UU, tugas dan wewenang DPD.
Dalam Pasal 42 ditentukan :
     DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah
                 DPD mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR menundang DPD
       Pembahasan RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas RUU

4)      Hak dan Kewajiban DPD
alam Pasal 48 ditentukan DPD mempunyai hak : mengajukan RUU, ikut membahas RUU. Pasal 49 anggota DPD mempunyai hak : menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif.

Pasal 50 anggota DPD mempunyai kewajiban : mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, memberikan pertanggungjwaban secara moral dan politis kepada pemilih, mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, menjaga etika dan moral adat daerah yang diwakilinya.

     MPR dengan DPR, DPD.

Pasca Perubahan UUD 1945 kedudukan MPR adalah sebagai “Lembaga Negara” tidak lagi sebagai “Lembaga Tertinggi Negara”. Seharusnya tugas dan wewenangnya sejajar dengan “Lembaga Negara lainnya”, akan tetapi di pandang dari Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dam ayat (3) Perubahan UUD 1945, tugas dan wewenang MPR masih seperti dulu karena dibandingkan dengan tugas dan wewenangnya sebelum UUD diubah, hanya yang berkurang adalah MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memberikan mandat kepada Presiden. Karena sekarang kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Di pandang dari keanggotaannya, MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu.
Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga perwakilan, Presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman.

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 


Berdasarkan UUD 1945, kini dewan perwakilan terdiri dari DPR dan DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat sedangkan DPD untuk mewakili daerah. Hubungannya dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. 

Sebagai salah satu bagian  institusi demokrasi maka kedudukan DPD sangat penting, tidak hanya hubungan nya dengan lembaga-lembaga Negara lainnya, namun, juga guna menjamin aspirasi daerah dapat tersalurkan, sehingga cita-cita otonomi daerah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat daerah dapat di realisasikan atau dalam istilah lain bagi-bagi kue kekuasaan itu merata keseluruh propinsi Indonesia. Sehingga semestinya DPD harus diberi ruang lebih dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya  representation of idea atau representation of area. Dan bukan hanya sebagai pelengkap bagi lembaga legislative. Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah sudah harus di tingkatkan fungsinya, selain hanya  “konsultatif, dan pertimbangan” saja,  DPD tidak mempunyai kewenangan memutus. Serta disamping itu DPD dibatasi pada persoalan-persoalan berkaitan dengan otonomi daerah. Akibatnya  hubungan DPD dengan lembaga negara lain seperti MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Daerah dan DPRD ada, tetapi hanya pada masalah-masalah tertentu saja dan sifatnya hanya sebagai pemberi “pertimbangan




Meskipun  Tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam kaitan itu, DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut adalah dengan mengedepankan kepentingan daerah. Serta disamping itu DPD dibatasi pada persoalan-persoalan berkaitan dengan otonomi daerah. Posisi DPD sudah harus lebih dari itu  demi terciptanya keseimbangan dalam peri kehidupan ketata negaraan kita. 



Perangai kekuasaan di Negara ini memang berbeda, jika ada ruang, cenderung menjadi kekuasaan yang tirani, untuk itu maka lembaga-lembaga Negara seperti DPD hadir, demi menciptakan jaminan kesejahterahan itu sampai ke daerah dan bukan ke pusat saja.

0 komentar:

Posting Komentar