Shining Indonesia, Shining The World, Save The Future Generation

Kamis, 10 April 2014

Tajuk Inspiring

Reformasi Agraria Mendesak 




Pemerintah harus tegas dan konsisten melaksanakan reformasi agraria mencegah ketimpangan  yang semakin besar di masyarakat.

Rasio gini tanah secara nasional mencapai 0,72 artinya terjadi ketimpangan sangat besar dalam penguasaan lahan. Ketimpangan itu lebih buruk daripada ketimpangan  pendapatan yang rasio gininya 0,41. Indeks gini dihitung dari nol hingga satu. Makin mendekati satu, makin timpang.

Bagi negara agraris dan berkembang seperti indonesia ketimpangan kepemilikan lahan berarti ketimpangan alat produksi. Menurut Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia.

Konsorium pembaharuan agraria menyebut, korporasi menguasai 11 juta ha kebon sawit, sementara luas areal perkebunan rakyat kurang dari 20 persen. Areal hutan tanaman industri dan hak penguasaan hutan lebih dari 40 juta ha, sementara hutan rakyat kurang dari 1 juta ha.

Sensus pertanian 2013 Badan Pusat Statistik memperlihatkan, 26,14 juta rumah tangga pertanian menguasai rata-rata hanya 0,89 ha per rumah tangga. Meskipun penguasaan lahan meningkat rata-rata dari 0,41 ha, luasan tersebut jauh dari ideal sebesar 2 ha keluarga.

Yang tidak tercermin dari publikasi Sensus Pertanian 2013 adalah perpindahan petani gurem menjadi pekerja informal di pedesaan dan atau perkotaan jumlah petani gurem yaitu petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha, turun 25 persen dari hasil sensus pertanian 2003.

Jika disandingkan dengan fakta terjadinya deindustrilisasi sejak reformasi, kuat dugaan petani gurem beralih menjadi pekerja informal di pedesaan atau perkotaan boleh jadi mereka menjual alat produksinya karena luasan lahan jauh dari memadai, tidak mampu menunjang kebutuhan petani. Involusi pertanian seperti disebut Clifford Geertz tampaknya terus terjadi, terutama di Jawa.

Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 jelas, menyebut hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan melindungi kepentingan ekonomi lemah. Undang-Undang ini menekankan asas keadilan dan manfaat bagi setiap warga negara sehingga kepemilikan dan penguasaan lahan berlebihan yang merugikan kepentingan umum tidak diperbolehkan. (Dikutip dari Tajuk rencana Harian Kompas, 8 April 2014)

0 komentar:

Posting Komentar