Maya Rumantir Bersama BAP DPD RI Kunjungan Kerja di Sumatra Utara

MEDAN — Senator Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D yang tergabung dalam tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumtara Utara, Kamis (04/02/2021). Dalam kesempatan tersebut juga diagendakan rapat dengar pendapat bersama Pemprov Sumatra Utara dan Entitas di Daerah, serta BPKP Perwakilan Prov Sumatra Utara.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain  Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Yono Andi Atmoko, Pj. Walikota Medan Akhyar Nasution, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, serta Kepala BPK Perwakilan Prov Sumut Eydu Oktain Panjaitan, SE, M.M.Ak., CA, CSFA.  

Dalam kunjungannya ini, BAP DPD RI terdiri dari 3 Senator yaitu Willem TP Simarmata, Muhammad Fadhil Ramli dan Maya Rumantir Hutasoit.

Senator Maya Rumatir Hutasoit bersama Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD. Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk memperoleh aspirasi, masukan, ataupun permasalahan-permasalahan serta temuan yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan atas aturan yang terkait pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Sehubungan dengan tugas yang diamanatkan oleh Peraturan Tata Tertib DPD RI, DPD RI menugaskan BAP untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI terhadap entitas di daerah yang mengandung kerugian daerah. BAP DPD RI menindaklanjuti rekomendasi BPK dari aspek “ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan" khususnya yang berindikasi merugikan keuangan negara, baik yang rill maupun potensial, termasuk kerugian yang bersumber dari penerimaan negara.

BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan mengindentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan di daerah terhadap entitas di pemerintah daerah, termasuk juga BUMD, Bank Daerah, RSUD (BLUD) serta mendorong penyelesaian kerugian daerah oleh pihak-pihak terkait di daerah dengan memperhatikan tahapan penyelesaian, sebagai berikut:

1. Kesadaran yang bersangkutan serta hambatan yang dihadapi untuk mengembalikan kerugian daerah sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan Perwakilan BPK di daerah;

2. Upaya hukum pemerintah daerah setempat melakukan pemulihan kerugian daerah (asset recovery) melalui tuntutan ganti kerugian daerah kepada pihak yang wajib mengembalikan kerugian daerah;

3. Memantau tindak lanjut atas penetapan kerugian daerah yang telah dilakukan melalui proses tuntutan ganti kerugian daerah.

Oleh karena itu, guna mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester I Tahun 2020, maka BAP DPD RI memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Februari 2021 di Provinsi Sumatera Utara, dengan melakukan Rapat Konsultasi bersama dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran. Serta dilanjutkan dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (entitas) serta Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Seperti diketahui, kunjungan kerja BAP DPD RI ini terkait tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester (IHPS) I 2020 BPK RI. BAP DPD RI secara khusus mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memproses IHPS tersebut.

Wakil Ketua III BAP DPD RI Zainal Arifin memuji kerja keras Pemerintah Provinsi Sumatra Utara  dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang hasilnya sudah di atas rata-rata. Namun, Zaianal Arifin mengingatkan agar Pemda tidak hanya benar secara administrasi, tetapi juga melaksanakan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Menurut Senator Maya Rumantir Hutasoit, kunjungan kerja selama beberapa hari di Sumatra Utara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govemance) dan pemerintah yang bersih (clean government). Bedasarkan kerangka acuan tersebut maka perlu dibangun pemahaman bersama terkait prinsip yang menjadi modalitas dalam rangka pengelolaan negara yang lebih baik.

“Perwujudan agenda kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih hendaknya dilaksanakan di atas tiga pilar utama. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kedua, supremasi hukum atau penegakan hukum yang konsekuen. Dan ketiga, pengawasan yang efektif. Ketiga pilar tersebut merupakan penopang dan menjadi fokus utama dalam mewujudkan good govemonce dan clean government,” tegas Maya. (ea)

Share:

Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Keluarga Besar MPR/DPR/DPD RI Berlangsung Meriah Serta Khidmat

 

JAKARTA — Perayaan Ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Keluarga Besar MPR RI/ DPR RI/ DPD RI berlangsung khidmat dan meriah pada Kamis, 28 Januari 2021 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.  

Penyelenggaraan  acara tersebut dilakukan secara virtual dengan jumlah undangan yang sangat terbatas. Tamu undangan yang hadir serta pengisi acara telah melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga swab test. Sebagai Ketua Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 adalah Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M  (anggota DPR RI).

Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A dalam sambutan secara vitual mengungkapkan, meskipun perayaan diselenggarakan dengan berbagai pembatasan demi mematuhi protokol kesehatan tentunya tidak mengurangi makna kebersamaan dan kehikmatan acara Natal dan tahun baru keluarga besar MPR/DPR/DPR RI.  

Bambang berharap semoga dalam perayaan ini menumbuhkan rasa syukur dan kedamaian dalam setiap hati sanubari masyarakat dan bangsa Indonesia.

"Hanya dengan kebersamaan kita dapat melewati semua cobaan dalam masa-masa sulit menghadapi pendemi Covid-19. Hadirnya pandemi ini tidak hanya menyadarkan kita pada kekuasaan Tuhan. Namun pandemi ini juga menggugah hati nurani kebersamaan kita dan menguji seberapa kuat ikatan kita sebagai sebuah negara yang kaya dengan keberagaman."

Lanjut Bambang, "Dalam kerangka pemikiran tersebut, kita patut bersyukur dan berbangga kepada umat Kristiani yang telah berjuang bahu-membahu mengatasi pandemi Covid-19. Antara lain dengan melalui aksi kemanusiaan,  dan penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan atau pun kelompok.” 

Ibadah perayaan Natal-tahun baru dibuka oleh Pendeta Ferry A Roting, S.Th.

“Perayaan Natal dibuka bersama kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan nyata menguasai Indonesia, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mereka akan menamakan Dia Imanuel. Itulah tema yang diangkat.  Dengan semangat Natal Kita Bersatu Dalam Keberagaman dan kedamaian mengatasi Pandemi Covid-19. Semoga perayaan perayaan Natal keluarga besar MPR/DPR/DPD RI, Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya. Biarlah hadirat Tuhan dari tempat ini sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan seluruh bangsa-bangsa boleh melihat kemuliaan Tuhan, “ ucap Pendeta Ferry A Roting, S.Th dalam doanya.

Ada pun doa safaat dibawakan oleh  Ketua Umum Gereja Kalimantan Evanglis Pdt. Dr. wardinan S. Lidim M.Th.  Dalam doa tersebut diungkapkan rasa syukur kehadirat Tuhan, sebab walaupun tahun ini ibadah perayaan Natal dan tahun baru diselenggarakan secara amat terbatas akibat pendemi Covid-19 tapi tidak mengurangi hikmah Natal: bahwa Yesus Kristus Sang Imanuel selalu menyertai dalam keadaan apa pun. Tak lupa juga mendoakan Presiden/Wakil Presiden, seluruh keluarga besar MPR/DPR/DPR RI, serta seluruh rakyat Indonesia agar selalu dalam kedamaian di tengah keragaman. Dalam keragaman semua dapat bersatu dalam damai.

Kerja keras seluruh Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 MPR/DPR/DPD RI yang juga didukung berbagai pihak berlangsung sukses dan meriah serta penuh khidmat.

Ada pun tema nasional Perayaan Natal keluarga besar MPR RI/DPR RI/DPD RI adalah “Mereka akan menamakan-Nya Imanuel.”  Sub Tema: “Dengan semangat Natal Kita Bersatu Dalam Keberagaman dan kedamaian mengatasi Pandemi Covid-19”.

Sebagai pengkotbah hadir Romo Antonius Suhardi Antara, Pr. 

Romo Antonius mengatakan, kali ini kita merayakan Natal dalam suasana yang sungguh berbeda, dalam keprihatian, karena wabah pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan kita semua. Kita melihat media masa, dan mungkin juga di lingkungan sekitar kita, keluarga-keluarga kita banyak yang berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekejaan, anak-anak kita harus belajar secara online sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan temannya. Kita semua gelisah sebab tidak bisa beribadah seperti biasanya. Ini menimbulkan kesedihan luar biasa mengingat budaya kita adalah budaya ketimuran yang selalu senang berjumpa, berkumpul, bergotong-royong.

“Akibat pandemi Corona hampir semua kegiatan harus dibatasi. Situasi krisis ini mengingatkan kita sebagai  manusia yang rapuh secara fisik, psikis. Kita rentan, kita mudah terjebak untuk melakukan hal  di luar hal yang diajarkan Tuhan. Tubuh kita mudah sakit akibat terinveksi virus, bahkan kita bisa meninggal hanya karena kelalaian kita. Ini semakin menunjukkan bahwa kita sama di hadapan Tuhan sekalipun suku, agama, profesi kita berbeda, pendidikan, jabatan. Dalam situasi ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Namun ini tidak mudah dan masih menjadi perjuangan kita,” kata Romo Antonius Suhardi Antara, Pr.

Sementara itu, Senator Republik Indonesa Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D  berkenan membawakan kesaksian pujian.

Maya Rumantir dalam kesempatan tersebut menyanyikan lagu karyanya sendiri berjudul “Melayani Mengasihi”. Lagu ini bisa dinikmati sebagai doa dan refleksi iman

Dalam kesaksiannya Maya mengungkapkan, “Kita sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan. Banyak sekali saudara-saudari kita saat ini sedang mencari makna hidup. Sering kali di dalam kesedihan/kesusahan, dalam keadaan tertekan, teraniaya sulit sekali untuk bangkit. Hari ini kita bukan hanya merayakan Yesus Kristus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, tapi kita mau memaknai hari Natal ini menempatkan Yesus Kristus sebagai Raja di Atas Segala Raja. Dia datang mewartakan Injil. Mari kita terlebih dahulu berubah, kita mau hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. “

Sederetan artis nasional dan bintang-bintang Indonesia Idol turut serta paduan suara turut mengisi acara ibadah dan perayaan Natal/tahun baru.

Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D  tahun ini mendapat amanah sebagai koordinator Acara Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Mewakili keluarga besar MPR RI/DPR RI/DPD RI dan seluruh panitia Natal 2020-tahun baru 2021 yang bertugas Maya Rumantir mengatakan, “Tahun 2020 bukan tahun yang mudah dengan adanya pandemi Covid-19. Dan tahun 2021 ini juga penuh dengan tantangan adanya dengan begitu banyaknya bencana alam  yang terjadi di bumi Indonesia. Namun sebagai umat yang beriman mari kita satukan hati untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bagi bangsa kita tercinta. Mari saling bahu-membahu membantu sesama, agar kita dapat kembali bangkit. “

Acara virtual tersebut dipandu oleh MC Glory Oyong  dan Nico Siahaan yang juga Anggota DPR RI dari Partai PDIP. (ea)

Share:

Maya: Di Tengah Pandemi Covid-19, Iman yang Teguh Hasilkan Imun yang Kuat [Webinar Dialog Antar-Umat Beragama]

JAKARTA —  Melawan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama atau gotong-royong dari seluruh stakeholder, termasuk organisasi agama. Seluruh pemuka agama dapat turut menyukseskan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah. Demikian pesan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan acara Webinar Dialog Antar-Umat Beragama: Bersatu Dalam Keragaman dan Kedamaian Mengatasi Pandemi Covid-19, Kamis 14 Januari 2021.

Salah satu tujuan penyelenggaraan webinar ini  antara lain untuk memunculkan ide-ide kreatif masyarakat dalam membangun aksi solidaritas kemanusiaan di tengah keterbatasan.  Webinar diselenggarakan DPR, DPD, dan MPR RI secara virtual.

Webinar Dialog Antar Umat Beragama menghadirkan narasumber H. Maman Imanul Haq (Anggota Komisi VIII DPR RI), Romo Agustinus Heri Wibowo (Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan-KWI) dan K.H. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriah PBNU), Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, M.A. (Ketua PP Muhammadiyah), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty (Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan WS. Mulyadi S.Pd.Ing.M.Ag (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Bikkhu Dhammavuddho (Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Mayjen TNI Purn. Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Moderator Dr. Maya Rumantir Hutasoid, MA. Ph.D

Dr. Inayah Rahmaniyah, S.Ag, M.Hum, M.A sebagai salah satu narasumber memberikan materi perspektif umat beragama menghadapi pandemi.

Sebagai pembicara selanjutnya, Romo Dr. JB. Heru Prakosa memaparkan materi terkait pentiangnya “Solidaritas di Tengah Krisis Pandemi.”

Dalam webinar tersebut, Senator Republik Indonesia, anggota DPD RI/MPR RI Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D mengatakan, kehadiran organisasi keagamaan di tengah Pandemi Covid-19 memegang peranan penting dan krusial dalam mensosialisasikan protokol kesehatan kepada umatnya masing-masing. 

Dengan penuh kasih Maya Rumantir mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan tidak lupa berdoa.

"Iman yang teguh akan menghasilkan imun yang kuat. Dan imun yang kuat juga akan menghasilkan rasa aman,” ungkap Maya dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan sejak pukul 09.00 WIB. (ea)

Share:

Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan

JAKARTA — Senator Republik Indonesia, anggota DPD RI/MPR RI Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D dengan penuh kasih mengajak seluruh masyarakat nusantara untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara:

1. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
2. Memakai masker di mana pun  berada
3. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak.

"Yang tak kalah penting, jangan lupa berdoa agar terhindar dari virus Corona. Salam sehat untuk kita semua," pesan Maya Rumantir Hutasiot. (ea)

Share:

Raker Bersama Mendikbud, Maya Rumantir Suarakan Aspirasi Masyarakat Terkait Pengembangan Pendidikan

JAKARTA — Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan rapat kerja di Ruang Rapat Gedung B DPD RI untuk membahas program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rapat kerja turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno, Senin (12/2/2020). 

Dalam raker tersebut, Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D menyuarakan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara terkait pengembangan pendidikan di daerah. “Keberadaan kampus-kampus negeri di Sulawesi Utara selain harus hadir dan berorientasi pada pengembangan SDM Indonesia secara nasional harus juga memperhatikan peningkatan dan pemanfaatannya di daerah itu sendiri,” ucap Maya Rumantir.

Lebih lanjut, menurut pendiri Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia Maya Gita bahwa jangan sampai keberadaan kampus di daerah malah hadir tanpa mendorong untuk maju secara signifikan pendidikan dan SDM di daerah tersebut. Secara khusus Maya Rumantir juga berkomentar terkait penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri baik SNMPTN, SBMPTN maupun jalur masuk lainnya.

“Pemerintah harus mengatur penerimaan yang menempatkan calon mahasiswa dari daerah lokasi perguruan tinggi negeri setempat sebagai prioritas utama. Memang ada mekanisme penerimaan secara nasional tetapi komposisi mahasiswa asal daerah setempat perlu diperhatikan secara khusus sehingga keberadaan PTN benar-benar mendorong maju kualitas SDM daerah lokasi PTN,” tegas Maya Rumantir.

Menurut Maya Rumantir, terkait format pembelajaran atau proses belajar mengajar ada masukan dari masyarakat yang dirangkumnya bahwa Mendikbud jangan hanya mendorong guru untuk mengajar dalam konteks saat ini saja tetapi harus melihat proyeksi perkembangan dan pengembangan 10 tahun, 20 tahun kedepan dan seterusnya. Perlu untuk melihat beberapa hal penting dalam proses belajar mengajar seperti critical thinking, creativity, cooperation, communication, compassion, dan emotional intelligence.

Senator Maya Rumantir juga memberikan masukan terkait mekanisme pengajuan profesor bagi dosen diperguruan tinggi agar dapat memperhatikan juga akumulasi kontribusi dalam semua aspek selama masa pengabdian secara proporsional. Selain itu Maya Rumantir juga mempertanyakan komitmen Mendikbud untuk memajukan ilmu sosial dan humaniora. Hal tersebut didasari masukan dari masyarakat bahwa jika dilihat garis besar kebijakan saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat menilai bahwa pemerintah begitu terfokus pada pengembangan pendidikan dijurusan atau bidang eksakta atau teknologi saja. Maya Rumantir menyampaikan bahwa hal memajukan bangsa tidak hanya menjadi domain satu disiplin ilmu saja tetapi semua disiplin ilmu.

Mendikbud Nadiem Makarim yang hadir dalam raker menanggapi bahwa itu merupakan bagian dari regime ujian nasional. Ada dikotomi bahwa kalau yang IPA berarti lebih pintar dari IPS juga bahasa dan seterusnya. “Tanpa regime UN itu sebenarnya tidak ada yang memisah-misahkan yang jago-jago IPA, yang jago-jago tidak masuk SMK. Yang ini lebih bagus dari yang itu, itu semua kan prejudis. Padahal ini semua adalah opsi, ini semua adalah choice. Harapan saya untuk SMK, kedepan kita ada strategi SMK yang sangat komprehensif adalah untuk merevitalisasi bukan sekolah-sekolah dulu, bukan gedung-gedungnya. Manusianya dulu, SDM dulu direvitalisasi baru mereka boleh beli-beli barang dan infrastruktur,” tutur Nadiem Makarim.

Lebih lanjut, Mendikbud Nadiem Makarim juga menambahkan bahwa kuncinya juga adalah harus fokus pada sektor-sektor terpenting dan juga yang ada pekerjaannya. Artinya yang available atau sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan setelah mereka lulus. Nadiem Makarim juga sepakat bahwa semua bidang atau disiplin ilmu memiliki peran yang sama untuk memajukan bangsa dan negara. (hr)  

Share:

Senator Maya Rumantir Suarakan Aspirasi Umat Islam Sulut

JAKARTA — Rapat Kerja Komite III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Agama RI dilaksanakan guna membahas program kerja Kementerian Agama RI tahun 2020 secara khususnya tentang dukungan fasilitas sarana dan prasarana Ibadah serta Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2020. Forum rapat kerja berlangsung alot dengan ragam pandangan, masukan bahkan kritikan dari para Sentor untuk Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi Batubara. Jakarta, Gedung B DPD RI (11/02/2020).

Senator Maya Rumantir sebagai utusan Sulawesi Utara di DPD RI hadir dalam forum rapat kerja membawa sejumlah aspirasi masyarakat Sulawesi Utara. Maya Rumantir mengawali penyampaiannya dengan mengutarakan sejumlah keluhan masyarakat Sulut terkait kualitas pelayanan yang masih kurang untuk umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Dimana pembinaan dan kenyamanannya dalam menunaikan ibadah haji masih terabaikan. Hal ini dapat dilihat semisal dari pemondokan serta transportasi jamaah Haji Indonesia di Mekkah yang masih berbiaya tinggi.

Tokoh Nasional yang mendirikan Komunitas SABDA (Peace and Friendship Community) juga menyampaikan langsung ke Menag bahwa kuota calon Jamaah Haji (CJH) di Sulawesi Utara memiliki sejumlah permasalahan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Maya Rumantir bahwa kursi antrian Calon Jamaah Haji terindikasi diperjualbelikan. Yang paling miris juga bahwa masyarakat mengeluhkan adanya makelar untuk Calon Jamaah Haji.

“Saya berharap Kementerian Agama RI agar dapat berkoordinasi dengan pimpinan di Kanwil Sulut serta pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya sehingga hal-hal seperti kurangnya pelayanan bagi jamaah haji Indonesia, indikasi diperjualbelikannya kursi antrian Calon Jamaah Haji dan makelar untuk Calon Jamaah Haji agar dapat ditindaklanjuti secara serius. Hal ini demi kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah haji,” tegas Maya Rumantir.

Ia menambahkan bahwa saat ini terkait tempat beribadah di Indonesia masih menemui beberapa masalah terkait pembangunan atau pendirian. Semisal yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu yakni terkait kasus perusakan balai pertemuan yang dipaki oleh Umat Muslim untuk beribadah.

“Beberapa waktu lalu sempat ramai terkait perusakan balai pertemuan yang digunakan Umat Muslim untuk beribadah. Hal ini bisa tertangani dengan cepat oleh pemerintah daerah yang berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Sedangkan untuk beberapa daerah lainnya di Indonesia masih terdapat perlakuan yang berbeda baik oleh pemda maupun Kemenag. Masyarakat Sulawesi Utara dan saya selaku senator merasa bahwa masih ada begitu banyak pembiaran tindakan diskriminatif yang terjadi di Indonesia,’ ucap Maya Rumantir.

Lebih lanjut, Maya Rumantir menyampaikan bahwa tak jarang ada juga yang melakukan pembakaran atau perusakan rumah ibadah serta penolakan sejumlah tempat ibadah dibeberapa daerah. Semisal penolakan untuk dilakukannya renovasi tempat ibadah yang bahkan sudah memiliki IMB sebagaimana yang dialami oleh Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjungbalai. Gereja tersebut sudah memiliki IMB dan bahkan sudah ada sejak tahun 1928 namun masyarakat ngotot agar pemerintah segera mencabut IMBNya. Hal ini dirasa sebagai bentuk diskriminasi dan perlu perhatian serius pemerintah khususnya Menteri Agama.

“Saya menerima aspirasi dari masyarakat yang meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri soal pendirian tempat ibadah untuk bisa dibahas kembali, jangan malah bertentangan dengan pasal 28 dan 29 UUD 1945 tentang kebebasan dan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah. Jika ada produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat konstitusi maka itu tidak boleh dibiarkan. Perlu dilakukan deregulasi, perlu dihapus SKB menteri yang menghalangi kebebasan beribadah karena kebebasan beragama termasuk beribadah jelas dijamin oleh konstitusi,” tegas senator Maya Rumantir.   

Maya Rumantir juga meminta kepada Menteri Agama untuk memperhatikan gejala-gejala normalisasi intoleransi. Gejala ini bisa dilihat dari tindakan masyarakat yang mulai menganggap bahwa tindakan intoleransi sebagai hal yang normal di negeri ini. Ditekankan juga bahwa jangan sekali-kali melakukan pembiaran bagi penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, ceramah kebencian dan lainnya yang berpotensi konflik horizontal dimasyarakat. (hr)

Share: