INDONESIA BERSINAR

Maya

DPD RI di Senayan Terima Kunker Delegasi DPRD Kabupaten Minahasa

DPD RI di Senayan Terima Kunker Delegasi DPRD Kabupaten Minahasa

JAKARTA  —  Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan pada tahun ini DPD RI akan membahas setidaknya 50 Rancangan Undang-undang (RUU) baik dari Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Dari 50 RUU tersebut diantaranya, 40 RUU dari DPR RI, sembilan dari Pemerintah, dan satu RUU dari DPD yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan.

“DPR RI pada tahun lalu telah menugaskan kita untuk membahas 50 RUU. Jadi DPR RI meminta kita membahas 50 RUU,” ucap Mahyudin saat menerima delegasi dari DPRD Kabupaten Minahasa di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (8/01/2020).

Di hadapan rombongan delegasi DPRD Kabupaten Minahasa, Mahyudin juga menjelaskan tugas dan fungsi DPD RI. DPD RI yang merupakan delapan lembaga negara, mempunyai posisi sejajar dengan lembaga lain namun berbeda tugas dan fungsinya. “Tapi DPD RI memiliki kewenangan baru yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda),” ujar Mahyudin.

Di sisi lain, Mahyudin menjelaskan cara kerja DPR RI dan DPD RI juga sangat berbeda. DPD RI sangat disiplin dan lebih ramai karena terdiri dari 136 anggota yang cara pandang serta berfikirnya berbeda-beda.

“Beda dengan DPR RI, di sana diatur oleh ketua umum partai. Namun di DPD RI tidak demikian, otomatis DPD RI dan DPR RI output-nya berbeda,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, pada tahun ini juga tengah bergulir Amandemen UUD 1945, dimana DPD RI juga akan turut serta membahas bersama di dalam MPR RI. Sehingga ke depan DPD RI benar-benar bisa menjadi bikameral murni dalam membuat UU.  

“Tentunya DPD RI akan membuat UU berkaitan kepentingan daerah, sementara yang umum oleh DPR RI. Jadi kita menunggu Amandemen dari MPR RI. Karena MPR RI yang mempunyai kewenangan itu,” kata Mahyudin.

Di kesempatan sama, pimpinan rombongan delegasi DPRD Kabupaten Minahasa Okstesi Runtu, mengatakan kedatangan rombongan ke DPD RI yaitu ingin mengetahui lebih dalam tugas dan fungsi DPD RI. Apalagi pihaknya ingin mendapatkan informasi lebih dalam terkait perda serta pemekaran daerah.

“Di salah satu kota di Kabupaten Minahasa ada yang meminta pemekaran. Memang saat ini sedang ada moratorium, namun masyarakat masih saja meminta untuk segera pemekaran. Untuk itu kami ingin tahu lebih lanjut terkait pemekaran,” terangnya.

Menjawab pertanyaan dari Okstesi Runtu, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menjelaskan   bahwa saat ini pemerintah sedang moratorium terkait pemekran daerah. Memang DPD RI fokus dalam pemekaran, namun nanti akan melihat siapa yang menjadi prioritas seperti daerah di perbatasan atau rawan konflik.

“Karena banyak yang meminta pemekaran. Makanya nanti kita akan lihat lagi sesuai dengan keperluan. Karena tidak mungkin semuanya akan disetujui pemekaran,” tutupnya. (*/Ar/Roy)
Share:

Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Soroti Naiknya Iuran BPJS yang Beratkan Masyarakat

Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Soroti Naiknya Iuran BPJS yang Beratkan Masyarakat

JAKARTA —  Kenaikan iuran  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) hingga 100% meresahkan hampir semua pesertanya. Kenaikan tersebut dirasakan memberatkan warga yang sebagian besar berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah. Permasalahan terkait hal ini, disoroti oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  saat Sidang Paripurna DPD RI ke-7, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/01/2020).

Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehubungan dengan kenaikan iuran per 1 Januari 2020, DPD RI mengganggap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang. Kenaikan iuran  sangat memberatkan hampir sebagian besar masyarakat. 

Hampir seluruh laporan reses para Senator melaporkan perlunya ditinjau ulang kenaikan iuran BPJS.

Selain kenaikan BPJS, juga disinggung masalah banjir yang terjadi hampir di seluruh wilayah nusantara, terutama di wilayah Jabodetabek.

Adapun, beberapa agenda Alat Kelengkapan Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 ini yaitu Komite I mengagendakan penyusunan RUU perubahan Undang-Undang Pilkada dan Pengawasan Undang-Undang ASN dan Program Reformasi Birokrasi, Pengawasan UU Pemerintah Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren, dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa. 

Komite II mengagendakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 


Buka Sidang Paripurna 2020, DPD RI Soroti Banjir Hingga Naiknya Iuran BPJS

Sedangkan Komite III akan melakukan Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penghapusan Ujian Nasional dan Pengawasan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

“Selain itu Komite IV akan mengadendakan Pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pengawasan atas pelaksanaan UU Desa terkait Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Sidang Paripurna ini Pimpinan DPD RI  kembali menegaskan pentingnya optimalisasi tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPD RI, baik dalam melakukan  fungsi Legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (Ar/Roy)
Share:

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir Hutasoit MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

TOMOHON Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Maya Rumantir Hutasoit MA.Ph.D melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Panti Asuhan Sayap Kasih Tomohon, akhir November 2019 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Maya Rumantir memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang ada di panti. Senator Maya Rumantir menyempatkan diri ikut serta membantu menyuapi anak-anak tersebut makan malam. 

Adapun jumlah anak berkebutuhan khusus di panti tersebut lebih dari 30 anak, dan beberapa diantaranya sudah meninggal dunia. 

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

“Kami berada di panti ini, khusus untuk melihat anak-anak yang ada di panti ini. Semoga tempat ini menjadi  saluran rahmat dan terutama kekuatan iman bagi setiap orang yang datang. Semoga mereka semakin bersyukur bahwa ternyata banyak saudara kita yang kurang beruntung. Dan kita yang beruntung harus berbuat lebih baik lagi,” ungkap Senator Republik Indonesia utusan Sulawesi Utara, Dr. Maya Rumantir Hutasoit MA.Ph.D di sela-sela kunjungannya.

Panti Asuhan Sayap Kasih dikelola oleh Keuskupan Manado melalui  Yayasan Manuel Runtu. Menurut sejarahnya, Panti Asuhan Sayap Kasih didirikan oleh misionaris asal Belanda bernama Bruder Gerritse Han CSD. 

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

Bruder Marianus yang saat ini memegang amanah sebagai Direktur Yayasan Manuel Runtu mengatakan bahwa merawat anak-anak berkebutuhan khusus banyak tantangan yang harus dijalani.

“Tentu banyak tantangan. Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi anak-anak penghuni panti, yayasan  kami dibantu oleh 23 pengasuh awam (semua wanita) dan beberapa suster biara, serta 4 Bruder.  Kami bersyukur banyak saudara-saudara yang memberikan perhatian,“ ungkap Bruder Marianus saat mendampingi kunjungan Maya bersama rombongan. 

Panti Asuhan Cacat Ganda (PACG) Sayap Kasih merupakan panti asuhan bagi anak-anak yatim-piatu serta penyandang cacat. Panti Asuhan Sayap Kasih terletak di Woloan 3 Lingkungan 10, kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Panti tersebut pertama kali didirikan di Kabupaten Minahasa. Namun sejak 4 Juni 2001, Panti Sayap Kasih dipindahkan ke Tomohon.

Hampir semua  anak-anak Panti Asuhan Sayap Kasih menyandang tuna grahita sejak dalam kandungan maupun ketika mereka baru saja dilahirkan.

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

Senator RI Utusan Sulut, Dr. Maya Rumantir MA.Ph.D Kunker ke Panti Asuhan Sayap Kasih

“Mereka mengalami situasi khusus yaitu cacat ganda dan memerlukan perhatian khusus dari kita semua. Semoga semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk ikut membantu, agar anak-anak ini dapat melalui hari-harinya dengan gembira, penuh suka cita,” kata Maya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Maya Rumantir bersama rombongan berbagi berkat pada penghuni panti, dengan memberikan bantuan dalam bentuk  bahan natura. (Ar/Pt/Roy/Gilbert)
Share:

Terkait Pemerataan Pembangunan, RUU Daerah Kepulauan Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2020


JAKARTA RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, mengatakan bahwa masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 merupakan salah satu hasil DPD RI dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan di daerah, terutama daerah kepulauan. 

Dalam rangka pemerataan pembangunan, ada daerah-daerah kepulauan yang tertinggal, serba T, stigma kemiskinan itu ada disana. Dan semoga RUU Daerah Kepulauan bisa menjawab persoalan pembangunan yang dialami oleh 8 provinsi kepulauan dan 86 kabupaten di dalamnya,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI (12/12) yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Mahyudin, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Alirman Sori, mengatakan sebenarnya DPD RI telah menyiapkan 4 RUU usulan DPD RI yang diakomodir agar masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Tetapi berdasarkan pada Tata Tertib DPR, UU yang beririsan atau sama dengan usulan DPR RI dan Pemerintah, secara otomatis menjadi RUU usulan DPR RI dan Pemerintah. Sehingga menyisakan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai usulan DPD RI yang masuk RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

“Pada dasarnya ada 4 RUU, dan 3 diantaranya kita merelakan menjadi milik DPR. Yaitu RUU tentang Energi Terbarukan yang sama dengan usulan DPR, RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang sama dengan usul DPR, dan ketiga RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sama dengan pemerintah,” imbuh Alirman Sori yang mewakili Provinsi Sumatera Barat ini.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU yang diusulkan oleh DPD RI dalam Prolegnas tersebut merupakan hasil dari pembahasan dari setiap Alat Kelengkapan DPD RI (Komite I, II, III, dan IV) dengan mendasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Alirman mengatakan bahwa 10 RUU yang diajukan oleh DPD RI adalah RUU tentang Daerah Kepulauan; RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah; RUU tentang Energi Terbarukan; RUU tentang Kegeologian; RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; RUU tentang Bahasa Daerah; RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahu 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU tentang Partipisasi Masyarakat. (*/Roy/Ar)
Share:

Materi Reses DPD RI

Materi Reses DPD RI
Share:

Maya Rumantir Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Guru

Maya Rumantir Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Guru

MANADO — Pendidikan yang berkualitas merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh setiap negara. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian pemerintah untuk mengawal berbagai kebijakan, dan regulasi terkait pendidikan serta implementasinya.

Senator multitalenta dengan segudang prestasi, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D terus berkomitmen untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sejak dahulu Maya Rumantir sudah menunjukkan berbagai karya dan kepeduliannya dalam dunia pendidikan. Salah satunya yakni dengan menjadi pelopor program Pandu Prestasi Putra Pertiwi yang ditayangkan TVRI secara nasional.

Maya Rumantir Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Guru

“Pengembangan kualitas pendidikan merupakan prioritas kerja dan komitmen saya sejak dulu bahkan jauh sebelum menjadi seorang senator. Saya rindu memperjuangkan kesejahteraan guru karena mutu guru merupakan fondasi kualitas pendidikan. Tidaklah adil jika pemerintah menuntut profesionalitas guru tetapi kesejahteraannya kurang diperhatikan,” tegas Maya Rumantir saat berdialog dengan para guru di SDN 44 Manado, Senin, (16/12/2019).

Bukti keseriusan dan pengabdiannya sebagai Anggota Komite III DPD RI yang juga membidangi isu pendidikan, Maya Rumantir menyapa guru dan siswa pada Masa Reses I Tahun Sidang 2019-2020. Guru dan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 44 Manado menyambut kehadiran senator Maya Rumantir dengan antusias dan bangga. Kesempatan pertemuan ini juga digunakan untuk dialog dengar pendapat bersama pimpinan sekolah dan tenaga pengajar. 

Peraih penghargaan Golden Record Award Penyanyi Pop Indonesia pada tahun 1985/1986 ini menambahkan bahwa selaku senator utusan Sulawesi Utara tentunya menyambut dengan baik berbagai masukan dari para guru. Berbagai masukan akan menjadi bahan bagi senator untuk memboboti berbagai pembahasan dalam rapat dan sidang di DPD RI.

"Kami sangat senang bisa dikunjungi senator Republik Indonesia Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D dan berkesempatan untuk dialog bersama. Sekiranya berbagai aspirasi terkait ujian nasional, sarana prasarana sekolah, kesejahteraan guru bahkan bantuan beasiswa agar dapat diperhatikan penyalurannya," ucap Elsye Josim Pude, S.Pd, Kepala Sekolah SDN 44 Manado. (roy/hr)
Share:

Terbanyak Dibaca

Recent Posts